Anggaran Dipangkas Paling Besar, Menteri PUPR Optimis Proyek Tetap Berjalan Baik

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dipangkas hingga Rp44,58 triliun untuk pembiayaan penanganan pandemi virus corona atau covid-19. Ini sesuai dengan Inpres No 4 Tahun 2020. Pemangkasan dana ini menjadi yang terbesar di antara semua kementerian pemerintahan Presiden Jokowi.

Dana bernilai fantastis ini berasal dari pemotongan perjalanan dinas dan paket meeting sebesar 50 persen, penundaan paket kontraktual yang belum lelang, rekomposisi alokasi anggaran tahun 2020. Mengubah paket SYC menjadi paket jamak (MYC) serta optimalisasi kegiatan non fisik yang bisa ditunda seperti survey.

"tanggal 15 lalu (April), Menkeu (Sri Mulyani Indrawati) menambahkan kembali realokasi yang harus dibebankan ke kementerian PUPR sebesar Rp44,58 triliun, dengan demikian pagu anggaran PUPR dari semula Rp120 triliun, sekarang yang kita belanjakan Rp75 triliun," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, saat menggelar rapat kerja virtual bersama komisi V DPR RI, Selasa (21/4).

Meski anggaran dipangkas, Menteri Basuki optimistis sejumlah proyek pembangunan di berbagai wilayah Tanah Air tetap berjalan baik. Seperti pembangunan tahap dua RS di Pulang Galang, renovasi Wisma Atlet untuk sebagai RS rujukan pasien covid-19 dan RS Universitas Gadjah Mada dengan total anggaran Rp1,892 trilliun, tetap berjalan normal.

Selain itu, kementerian PUPR juga mengadakan program padat karya tunai yang telah disepakati oleh komisi V DPR RI pada rapat sebelumnya di 6.000 lokasi yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air. Ke depan pemerintah bencana menambah 4000 program padat karya tunai baru jika mendapat lampu hijau dari komisi V DPR RI.

"Sekarang sudah ada progres 485 lokasi, sudah ada kegiatan fisik di 11 provinsi," tandasnya.